Sumatera Utara kembali menjadi pusat pembicaraan nasional pada tahun 2026 terkait kondisi infrastruktur jalannya yang memprihatinkan di beberapa titik vital. Sebagai salah satu provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar di luar Pulau Jawa, kualitas mobilitas darat di wilayah ini seharusnya menjadi prioritas utama. Namun, realita yang dihadapi pengguna jalan di lapangan justru berbanding terbalik dengan narasi kemajuan yang sering disampaikan. Masalah Jalan Rusak Sumut kini bukan lagi sekadar hambatan perjalanan, melainkan telah menjadi beban biaya ekonomi yang tinggi bagi para pelaku usaha logistik dan masyarakat umum yang melintas setiap hari.
Kondisi jalan yang berlubang, bergelombang, hingga terputus akibat drainase yang buruk masih sering ditemukan, mulai dari lintas timur hingga jalur menuju pegunungan. Keluhan masyarakat di media sosial mengenai rusaknya suspensi kendaraan hingga risiko kecelakaan maut menjadi pemandangan harian yang menyedihkan. Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, pemerintah sebenarnya telah mengalokasikan anggaran yang sangat fantastis. Muncul pertanyaan besar mengenai Proyek Triliunan yang selama ini dijanjikan untuk memperbaiki ribuan kilometer jalan di wilayah ini. Publik menuntut transparansi mengenai penggunaan dana tersebut dan mengapa dampak perbaikannya tidak kunjung dirasakan secara merata.
Meskipun sudah memasuki tahun 2026, kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan tersebut masih Belum Kelar dan terkesan jalan di tempat di beberapa kabupaten. Banyak proyek perbaikan jalan yang terlihat mangkrak atau dikerjakan secara asal-asalan, di mana jalan yang baru saja diaspal dalam hitungan bulan sudah kembali hancur. Fenomena ini memicu spekulasi mengenai kualitas material yang digunakan serta lemahnya pengawasan di tingkat lapangan. Masyarakat mulai jenuh dengan alasan klasik seperti cuaca ekstrem atau beban kendaraan yang melebihi muatan, karena mereka menganggap sistem pengawasan transportasi dan ketahanan konstruksi seharusnya sudah bisa diantisipasi sejak tahap perencanaan.
Lantas, Apa Masalahnya yang sebenarnya terjadi di balik layar birokrasi infrastruktur di Sumatera Utara? Para pengamat kebijakan publik melihat adanya kendala sistemik, mulai dari proses tender yang sering kali bermasalah hingga koordinasi antarinstansi yang tumpang tindih antara jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Selain itu, masalah pembebasan lahan di beberapa titik pengembangan jalan baru juga masih menjadi duri dalam daging yang menghambat progres fisik. Tanpa adanya sinkronisasi yang kuat dan komitmen moral dari para pelaksana proyek, anggaran sebesar apa pun akan habis menguap tanpa meninggalkan jejak aspal yang berkualitas.