Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jumlah tempat tidur di rumah sakit jiwa milik pemerintah maupun swasta di Sumatera Utara sangat tidak sebanding dengan total populasi penduduk yang mencapai lebih dari 15 juta jiwa. Akibatnya, banyak pasien dengan gangguan jiwa berat yang tidak mendapatkan perawatan yang layak karena antrean yang sangat panjang atau jarak Fasilitas Gangguan Jiwa yang terlalu jauh dari tempat tinggal mereka. Ketidakmampuan sistem kesehatan dalam menyerap kebutuhan ini memaksa keluarga untuk melakukan perawatan mandiri di rumah tanpa pengawasan medis yang memadai. Dalam kondisi ekstrem, praktik pemasungan yang tidak manusiawi masih ditemukan di beberapa daerah pelosok karena keluarga merasa tidak memiliki pilihan lain untuk menjaga keamanan pasien dan orang di sekitarnya.
Kesehatan mental sering kali menjadi isu yang terpinggirkan dalam agenda pembangunan daerah, padahal dampaknya menyentuh aspek paling dasar dari produktivitas dan stabilitas masyarakat. Di Sumatera Utara, sebuah fakta pahit mulai muncul ke permukaan mengenai keterbatasan akses bagi masyarakat yang memerlukan perawatan kesehatan mental secara intensif. Minimnya infrastruktur medis yang khusus menangani masalah kejiwaan telah menciptakan beban sosial yang nyata bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Masalah ini bukan sekadar angka di laporan tahunan rumah sakit, melainkan tragedi kemanusiaan yang tersembunyi di balik pintu-pintu rumah warga yang merasa putus asa karena tidak tahu ke mana harus mencari bantuan.
Tekanan finansial menjadi salah satu penyusun utama dari kesulitan sosial ini. Perawatan gangguan jiwa sering kali memerlukan waktu yang panjang dan biaya obat-obatan yang berkelanjutan. Bagi keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, hal ini merupakan pukulan berat yang menguras tabungan dan produktivitas mereka. Anggota keluarga yang seharusnya bekerja terpaksa berhenti atau mengurangi jam kerja untuk mendampingi pasien secara penuh. Penurunan pendapatan rumah tangga ini kemudian memicu munculnya kemiskinan baru, yang pada gilirannya memperburuk kondisi stres di dalam keluarga tersebut. Lingkaran setan ini terus berputar tanpa ada intervensi yang cukup kuat dari kebijakan publik di tingkat provinsi.
Selain aspek fasilitas fisik, kurangnya tenaga spesialis seperti psikiater dan perawat jiwa juga memperparah keadaan. Distribusi tenaga kesehatan mental yang menumpuk di kota besar seperti Medan membuat masyarakat di kabupaten terpencil kehilangan haknya untuk mendapatkan konsultasi dini. Padahal, penanganan dini sangat krusial untuk mencegah gangguan mental ringan berkembang menjadi kondisi yang kronis. Tanpa adanya deteksi awal di tingkat puskesmas, beban yang harus ditanggung oleh rumah sakit rujukan menjadi sangat berat karena pasien yang datang biasanya sudah dalam kondisi yang sangat parah.