Salah satu kritik utama terhadap Omnibus Law bukan hanya pada isinya, tetapi juga pada cara pembentukannya. Banyak pihak menyoroti Proses Cepat yang terkesan terburu-buru dan minim partisipasi publik. Undang-undang yang dampaknya sangat luas ini, seharusnya melalui pembahasan yang mendalam dan transparan.
Pemerintah berargumen bahwa Proses Cepat diperlukan untuk merespons kondisi ekonomi yang dinamis dan menarik investasi. Dengan menyederhanakan regulasi, diharapkan ekonomi dapat tumbuh lebih cepat. Namun, argumen ini tidak sepenuhnya diterima oleh masyarakat sipil dan kelompok terdampak.
Kritikus berpendapat bahwa tergesa-gesa dalam penyusunan undang-undang bisa berujung pada regulasi yang cacat. Undang-undang yang berdampak pada banyak sektor, seperti ketenagakerjaan dan lingkungan, memerlukan masukan dari berbagai pihak. Proses Cepat justru membatasi ruang bagi dialog yang substantif.
Akibatnya, banyak pihak, termasuk serikat buruh dan aktivis lingkungan, merasa suara mereka tidak didengar. Aspirasi mereka tidak sepenuhnya terakomodasi dalam draf akhir undang-undang. Hal ini menimbulkan rasa ketidakpercayaan yang mendalam terhadap pemerintah.
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi bukti nyata bahwa kritik ini beralasan. MK menyatakan bahwa Proses Cepat pembentukan undang-undang ini inkonstitusional bersyarat. Putusan ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi.
Putusan MK memaksa pemerintah untuk melakukan perbaikan. Namun, perbaikan ini tidak serta merta mengembalikan kepercayaan publik. Banyak yang berpendapat bahwa perbaikan tersebut hanya bersifat formalitas dan tidak menyentuh substansi dari kekhawatiran yang ada.
Kurangnya transparansi dalam pembahasan RUU juga menjadi sorotan. Dokumen-dokumen penting seringkali tidak mudah diakses oleh publik. Hal ini mempersulit masyarakat untuk memberikan masukan yang konstruktif dan terperinci terhadap setiap pasal.
Proses legislasi yang ideal seharusnya melibatkan konsultasi yang luas dan mendalam. Proses Cepat yang diterapkan pada Omnibus Law justru mengesampingkan prinsip-prinsip ini. Partisipasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan elemen kunci dalam demokrasi yang sehat.
Pada akhirnya, kontroversi seputar proses pembentukan undang-undang ini menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik. Sebuah regulasi, seideal apa pun tujuannya, tidak akan efektif jika prosesnya cacat. Keterlibatan masyarakat adalah fondasi dari undang-undang yang legitimate dan diterima.